oleh

Begadang Resto dan Bakso Sony Diduga Manipulasi Pajak

Bandar Lampung(Lintasmedia.Id) – Pelaku usaha yang memanipulasi penggunaan tapping-box dapat dipidanakan.Tegas Wali Kota Bandar Lampung Herman HN

Pernyataan ini disampaikannya menyusul adanya temuan pihak KPK yang menemukan adanya pelanggaran di restoran Begadang Resto dan Bakso Sony.

Kedua restoran ternama di Kota Bandar Lampung itu menghiraukan penggunaan tapping box yang dimaksudkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah (Pemda).

“Bisa dipidana. Kalau alat itu tidak dihidupkan maka tidak tercatat, kalau dihidupkan semua bisa terbaca,” ungkap Herman HN saat ditemui di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Jumat (19/10).

Menurut dia, pihak yang lebih bersalah dalam hal memanipulasi tapping box adalah kasir di kedua restoran itu. Untuk mencegah hal itu, Herman HN menyatakan telah menyiapkan pengawasan dari dinas terkait.

“Kasirnya yang benar. Karena tidak dihidupkan. Kita sudah bicarakan hal ini kemarin, nanti akan ada pengawasan dari Dispenda, Pamong Praja dan pihak lainnya,” paparnya.

Koordinator Wilayah II Sumatera Bidang Korsupgah, Adlinsyah Malik Nasution menyatakan pelanggaran itu dilakukan kedua restoran itu.

“Kemarin saya tongkrongin Bakso Sony, sudah terpasang tapping box tapi tidak dipakai. Di Begadang Resto juga,” kata Adliyansyah dalam pertemuan antara KPK bersama Pemkot Bandar Lampung dan para pengusaha wajib pajak restoran, hotel serta hiburan se-Bandar Lampung.

Wakapolda Lampung Brigjen Pol Angesta Romano Yoyol menjelaskan, pemilik usaha atau oknum pekerja yang sengaja memanipulasi tapping box, dapat dipidana. Dia menyarakan, untuk tidak melakukan hal itu agar transaksi pelanggan restoran tercatat sebagai PAD.

“Pidana dong. Sama aja gini uang yang masuk ke negara kamu gelapkan, sebagai pemilik harus menjaga, kalau sengaja merusak, memfasilitasi bisa pidana atau bahkan tidak mengikuti prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Pelanggaran itu lanjutnya bisa dijerat dengan KUHP yakni pasal 372 Tentang Penipuan dan Penggelapan. Kemudian, juga bisa dipidana sesuai dengan pasal 174 (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yakni, dengan ancaman pidana 2 tahun penjara. **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

+ 56 = 64

News Feed