oleh

Wali Kota Herman HN Minta Instansi Di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung Efisien Gunakan Dana


Bandar Lampung(Lintasmedia.Id) – Wali Kota Bandar Lampung Herman HN meminta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemkot agar efisien menggunakan anggaran.

Herman menyampaikan pesan itu dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bandar Lampung, Jumat (28/9/2018). Paripurna tersebut beragendakan pengesahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Bandar Lampung Tahun 2018.

“Seluruh organisasi perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan agar mengutamakan prinsip efisiensi dan efektif. Serta, berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan yang berlaku dan bisa memperhitungkan waktu yang tersisa sampai 31 Desember 2018,” jelasnya.

Dalam APBD-P 2018, target pendapatan daerah Bandar Lampung mengalami kenaikan sebesar Rp 119,4 miliar dari APBD induk atau murni 2018. Selain pendapatan, proyeksi belanja daerah juga bertambah senilai Rp 184,5 miliar dari APBD induk.

“Dari hasil pembahasan dan memperhatikan rekomendasi komisi-komisi serta pendapat akhir fraksi-fraksi, komposisi APBD-P mengalami kenaikan pada pendapatan dan belanja daerah,” ujar Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Bandar Lampung Agusman Arief.

Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi menyatakan, draf APBD-P 2018 akan naik ke meja Pemprov Lampung untuk proses koreksi.

“Pembahasan perubahan APBD sejak 19 September lalu sudah sesuai tahapan dan prosedur dalam Tata Tertib DPRD. Setelah pengesahan, APBD-P akan disampaikan ke Pemprov Lampung untuk dikoreksi,” kata Wiyadi.

Di tingkat provinsi, rapat paripurna juga berlangsung dengan agenda pengesahan APBD-P 2018 di Gedung DPRD Lampung. Dari pengesahan itu terungkap APBD Lampung mengalami defisit setelah perubahan sebesar Rp 644,07 miliar.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Budi Yuhanda menjelaskan, target pendapatan daerah meningkat dari Rp 7,51 triliun menjadi Rp 7,94 triliun atau sebesar Rp 428,06 miliar. Selain itu, proyeksi belanja daerah juga bertambah dari Rp 8,12 triliun menjadi Rp 8,58 triliun atau sebesar Rp 467,29 miliar.

“Pembiayaan daerah juga mengalami penambahan sebesar Rp 39,23 miliar, dari Rp 604,85 miliar menjadi Rp 644,07 miliar. Sehingga, defisit (Rp 644,07 miliar) bisa tertutupi dengan adanya pembiayaan daerah,” ujar Budi saat membacakan laporan Banang DPRD Lampung.

Penjabat Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis membenarkan APBD Lampung mengalami defisit setelah perubahan. Namun, ia memastikan defisit akan tertutupi melalui pembiayaan daerah.

“Jadi, posisinya balance (seimbang). Pembiayaan daerah itu berasal dari pinjaman kepada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur). DPRD Lampung sudah mengesahkan perdanya (peraturan daerah) beberapa waktu lalu,” jelas Hamartoni.

Usai pengesahan, Pemprov Lampung akan mengirim Perda APBD-P 2018 ke Kementerian Dalam Negeri untuk proses evaluasi pada Senin (1/10) depan. **

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

95 − 85 =

News Feed