BPS Tasikmalaya Genjot Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026

TASIKMALAYA, lintasmedia.id.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya mulai menggelar pelatihan intensif bagi petugas pendataan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Jalan Yudanegara, Kota Tasikmalaya, sejak Selasa (9/6/2026) itu bertujuan memastikan seluruh pelaku usaha terdata secara akurat tanpa ada yang terlewat.

Kepala BPS Kota Tasikmalaya, Agung Hartadi, mengatakan pelatihan tersebut menjadi tahapan penting sebelum petugas diterjunkan ke lapangan. Menurutnya, kualitas data yang dihasilkan dalam Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Sensus Ekonomi memiliki peran strategis karena akan memotret kondisi riil dunia usaha di Kota Tasikmalaya. Karena itu, kami menerapkan standar yang ketat agar proses pendataan berjalan objektif, akurat, dan mencakup seluruh pelaku usaha,” ujar Agung.

Ia menegaskan, tidak boleh ada satu pun pelaku usaha yang luput dari pendataan. Mulai dari perusahaan besar, usaha menengah, hingga pelaku usaha mikro dan industri rumah tangga akan menjadi sasaran sensus.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2016, sekitar 98 persen aktivitas ekonomi di Kota Tasikmalaya ditopang oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui sensus terbaru ini, BPS ingin melihat perkembangan dan perubahan struktur ekonomi yang terjadi selama satu dekade terakhir.

Selain mendata jumlah usaha, Sensus Ekonomi 2026 juga akan memetakan persebaran dan pertumbuhan usaha di setiap kecamatan. Data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi ekonomi daerah.

Pelatihan petugas dilaksanakan dalam lima gelombang, dengan durasi tiga hari untuk setiap gelombang. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai teknik wawancara, validasi data, penggunaan perangkat digital, hingga pemahaman terhadap isu-isu ekonomi terkini.

Dua tema yang mendapat perhatian khusus dalam sensus kali ini adalah ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. BPS ingin mengukur sejauh mana transformasi digital telah memengaruhi aktivitas usaha masyarakat serta menilai kesadaran pelaku usaha terhadap aspek keberlanjutan lingkungan.

Agung berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Menurutnya, akurasi data yang dikumpulkan akan berdampak langsung terhadap kualitas kebijakan yang disusun pemerintah.

“Harapannya, pelatihan ini melahirkan petugas yang disiplin, teliti, dan profesional. Data yang akurat akan menjadi fondasi bagi kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Tasikmalaya,” pungkasny