Keraton Sumedang Larang Soroti Gejolak Sumedang, Desak Persoalan Pemerintahan Dibuka Terang

SUMEDANG, LINTASMEDIA.ID.

Keraton Sumedang Larang menyoroti berbagai dinamika yang terjadi di Kabupaten Sumedang dalam beberapa bulan terakhir. Sejumlah persoalan yang mencuat, termasuk yang berkaitan dengan pemerintahan dan pejabat daerah, dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memicu ketidakpuasan masyarakat yang lebih luas.

Mantri Luar Keraton Sumedang Larang, Asep Sulaeman Fadiil, mengatakan kondisi yang berkembang belakangan merupakan fenomena yang tidak lazim bagi Sumedang. Selama ini, Sumedang dikenal sebagai daerah yang aman, damai, serta menjunjung tinggi nilai sejarah dan kearifan leluhur.

Menurut Asep, berbagai persoalan yang muncul tidak seharusnya dilihat secara parsial. Dinamika yang melibatkan sejumlah unsur pemerintahan, termasuk Wakil Bupati Sumedang, perlu dipahami secara menyeluruh.

“Ini ada hal yang di luar kebiasaan di Sumedang dan sebelumnya tidak pernah terjadi. Hari ini Sumedang larut dalam berbagai fenomena, termasuk dinamika yang terjadi dengan Wakil Bupati Sumedang,” ujar Asep.

Ia mengatakan, dari perspektif kearifan Keraton Sumedang Larang, berbagai peristiwa yang muncul belakangan sejatinya telah menjadi perhatian sejak jauh hari.

Menurutnya, Sumedang Larang bukan sekadar wilayah administratif, melainkan rumah warisan leluhur yang memiliki sejarah panjang dan nilai budaya yang harus dijaga oleh seluruh pihak.

Sumedang Dinilai Sedang Menghadapi Fenomena Tidak Biasa

Asep menilai kondisi Sumedang dalam beberapa bulan terakhir berbeda dengan karakter daerah tersebut pada masa sebelumnya. Ia menyoroti sejumlah persoalan yang melibatkan pejabat dan menjadi perhatian publik.

“Dari dulu Sumedang itu cenderung aman, damai, dan sejahtera. Namun, beberapa bulan terakhir ini terkoyak oleh berbagai macam persoalan. Ada pejabat yang terseret kasus. Ini fenomena apa yang terjadi di Sumedang akhir-akhir ini?” katanya.

Ia pun mempertanyakan sejauh mana kepedulian seluruh pemangku kepentingan terhadap kondisi yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Asep, Sumedang memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari Telatah Larangan atau Tatar Larangan. Karena itu, siapa pun yang mendapat amanah jabatan harus memahami nilai sejarah, budaya, serta kearifan yang melekat pada daerah tersebut.

“Tidak sembarang orang bisa berbuat macam-macam di Telatah Larangan ini. Terutama siapa pun yang diberi amanat untuk memangku jabatan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif sebagai penegak hukum,” tegasnya.

Mahkota Binokasih Jadi Simbol Marwah Sunda

Asep juga menyinggung momentum kebudayaan yang belakangan menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait Mahkota Binokasih Sanghyang Pake.

Menurutnya, mahkota tersebut bukan sekadar benda bersejarah, tetapi simbol penting yang merepresentasikan marwah Sunda dan perjalanan panjang sejarah Nusantara.

“Simbol teragung bangsa Nusantara yang masih ada adalah simbol marwah Sunda. Simbolik itu ada di mahkota yang tentunya memiliki nilai kemaharajaan,” ungkapnya.

Ia menilai keberadaan Mahkota Binokasih Sanghyang Pake merupakan warisan sejarah yang harus dijaga bersama. Berbagai kegiatan kebudayaan yang mengangkat nilai mahkota tersebut, kata dia, seharusnya menjadi momentum untuk mengingat kembali warisan leluhur dan identitas sejarah masyarakat Sunda.

Namun, Asep menegaskan perhatian terhadap sejarah dan kebudayaan harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap persoalan pemerintahan dan kehidupan masyarakat saat ini.

Keraton Minta Persoalan Dibuka Secara Transparan

Menanggapi aksi masyarakat dan berbagai dinamika yang berkembang belakangan, Asep menilai munculnya demonstrasi dan reaksi publik dapat menjadi indikasi adanya ketidakpuasan di tengah masyarakat.

Karena itu, ia meminta setiap persoalan yang berkembang di Sumedang dihadapi dengan sikap terbuka dan transparan.

“Kalau ada sesuatu di Sumedang Larang, hadapi secara terbuka. Mungkin ada hal-hal yang menyebabkan masyarakat tidak puas. Ada yang ditutupi, ada yang rancu, ada yang masih bias, dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja,” katanya.

Asep mengingatkan, ketidakjelasan informasi dapat memperbesar ketidakpuasan publik. Ia meminta aparat dan pihak berwenang segera memberikan penjelasan yang terang terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

“Kalau salah, klirkan. Kalau benar, juga klirkan. Klarifikasi dengan sejelas-jelasnya karena masyarakat menginginkan kejelasan dari semua pihak,” ujarnya.

Tim Investigasi Diminta Melihat Persoalan Secara Menyeluruh

Asep turut menyinggung langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang telah menurunkan tim investigasi untuk melihat persoalan yang berkembang di Sumedang.

Menurut dia, proses investigasi tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya melihat persoalan dari satu sudut pandang.

“Kami menghimbau kepada aparat. Apalagi tim investigasi sudah diturunkan oleh KDM. Persoalan Sumedang Larang, Kabupaten Sumedang, dan Tatar Sunda harus dibaca secara menyeluruh,” katanya.

Asep berharap seluruh pemimpin di Sumedang, baik di lingkungan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, kembali berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal dan amanat leluhur.

Ia mengingatkan pesan yang terdapat di Situs Tugulingga tentang pentingnya pemimpin memiliki hati yang suci dan sikap bijaksana dalam menjalankan amanah.

Menurutnya, nilai tersebut harus menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dan menjalankan kepemimpinan.

“Hati suci berarti memahami bahwa Sumedang Larang bukan kota sembarangan. Bijaksana berarti ada adab, budaya, etika, dan peradaban yang telah dibangun oleh para pendahulu kita,” pungkasnya.