Herdiat Bantah Tuduhan Korupsi Rp190 Miliar, Sebut Ada Gerakan Politik di Balik Isu Wakil Bupati

CIAMIS, lintasmedia.id.

Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, membantah tuduhan yang menyebut terjadi korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ciamis senilai Rp190 miliar. Ia menegaskan tidak ada penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian negara sebagaimana yang ramai diperbincangkan di sejumlah media dan media sosial.
Pernyataan tersebut disampaikan

Herdiat saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Jadi ke-384 Kabupaten Ciamis yang digelar di halaman Pendopo Ciamis, Kamis (11/6/2026).
Dalam sambutannya, Herdiat dengan tegas membantah berbagai tudingan yang menyebut APBD Kabupaten Ciamis mengalami kebocoran hingga ratusan miliar rupiah akibat praktik korupsi.

“Tidak benar ada korupsi, apalagi ada pernyataan di media massa yang menyebut APBD jebol hingga Rp190 miliar. Saya juga tidak menyalahgunakan wewenang. Semua sudah diselesaikan,” tegas Herdiat di hadapan peserta upacara.

Menurut Herdiat, angka Rp190 miliar yang ramai diperbincangkan publik berasal dari temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Namun, temuan tersebut merupakan catatan administrasi dan rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan daerah, bukan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sebagaimana yang dituduhkan sejumlah pihak.

Ia menjelaskan, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah penyelesaian terhadap berbagai catatan hasil audit juga telah dilakukan sejak laporan diterima.

“Semua rekomendasi telah kami tindak lanjuti. Pemeriksaan BPK merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pembinaan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan akuntabel,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Herdiat juga menyinggung berbagai isu politik yang berkembang belakangan ini, termasuk yang dikaitkan dengan posisi Wakil Bupati Ciamis. Menurutnya, terdapat upaya-upaya tertentu yang sengaja dimainkan untuk membentuk opini publik dan menciptakan persepsi negatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Saya melihat ada gerakan-gerakan politik yang sengaja dimainkan untuk membentuk persepsi publik. Termasuk isu yang dikaitkan dengan Wakil Bupati maupun persoalan pemerintahan daerah. Namun saya memilih fokus bekerja dan melayani masyarakat,” katanya.

Herdiat menegaskan bahwa roda pemerintahan Kabupaten Ciamis tetap berjalan normal dan seluruh program pembangunan terus dilaksanakan sesuai rencana. Ia mengaku tidak ingin larut dalam polemik politik yang justru dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu sesuai dengan fakta. Ia mengingatkan bahwa hasil audit maupun dinamika politik harus dipahami secara proporsional dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kritik tentu kami terima, tetapi harus berdasarkan data dan fakta. Jangan sampai muncul informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tegasnya.

Herdiat juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah persatuan.

Menurutnya, perbedaan pandangan dalam politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang dapat menghambat pembangunan daerah.

“Jangan sampai masyarakat dibenturkan oleh kepentingan politik sesaat. Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita bersama-sama membangun Ciamis agar lebih maju dan sejahtera,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herdiat menegaskan dirinya tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen, baik jajaran pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, maupun berbagai kelompok lainnya demi menjaga stabilitas daerah dan keberlangsungan program pembangunan.

Momentum Hari Jadi ke-384 Kabupaten Ciamis, lanjutnya, menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.