Jawa Barat Catat Serapan APBD Tertinggi Nasional, Realisasi Belanja Tembus 93,40 Persen

BERITA NASIONAL, lintasmedia.id. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat capaian tertinggi secara nasional dalam realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Hingga awal Januari 2026, tingkat serapan belanja daerah Jawa Barat mencapai 93,40 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di kisaran 84,47 persen.

Capaian tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat realisasi belanja paling tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia pada akhir tahun anggaran.

Tak hanya dari sisi belanja, performa pendapatan daerah juga menunjukkan capaian yang kuat. Hingga akhir 2025, realisasi pendapatan Pemprov Jawa Barat tercatat mencapai 94,37 persen, mencerminkan pengelolaan fiskal yang aktif sepanjang tahun.

Tingginya realisasi tersebut menunjukkan bahwa perputaran anggaran daerah berjalan relatif cepat, sehingga alokasi anggaran tidak menumpuk di akhir periode.

Dedi Mulyadi Soroti Kecepatan Pelaksanaan Program

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai tingginya serapan APBD Jawa Barat menjadi indikasi bahwa program pembangunan berjalan sesuai ritme kerja pemerintah daerah. Menurutnya, percepatan pelaksanaan anggaran menjadi penting agar berbagai program prioritas dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kecepatan realisasi anggaran bukan semata soal administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan pembangunan.  Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kinerja yang dinilai mampu mengikuti ritme pelaksanaan program yang cepat dan terukur.

Serapan Tinggi Harus Diikuti Dampak Nyata

Meski angka realisasi belanja tinggi, pemerintah menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari besarnya serapan.

Menurut Dedi, kualitas belanja tetap menjadi aspek utama yang harus dijaga.  Ia menekankan tiga prinsip utama dalam pengelolaan anggaran daerah, yakni ketepatan sasaran, kecepatan pelaksanaan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Artinya, pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, serta program sosial harus berjalan seimbang dengan efektivitas penggunaan anggaran.

Masyarakat, kata dia, seharusnya tidak hanya melihat data serapan belanja sebagai angka statistik, tetapi juga dapat merasakan hasil pembangunan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Silpa Turun Drastis

Selain tingginya realisasi belanja, perhatian juga tertuju pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Jawa Barat 2025 yang disebut mengalami penurunan sangat signifikan.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya Silpa Jawa Barat kerap berada di angka triliunan rupiah, pada 2025 nilainya disebut jauh lebih kecil.  Kondisi tersebut menunjukkan anggaran yang tersedia relatif lebih optimal digunakan sepanjang tahun anggaran.

Meski demikian, Dedi mengingatkan bahwa kecilnya Silpa tidak otomatis menjadi indikator tunggal keberhasilan tata kelola keuangan daerah.  Menurutnya, yang lebih penting adalah kualitas output pembangunan yang dihasilkan.

Pengawasan Publik Tetap Penting

Capaian realisasi APBD Jawa Barat yang tinggi menjadi modal penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan fiskal.

Namun, transparansi dan pengawasan tetap menjadi bagian penting agar percepatan anggaran tetap berjalan akuntabel.  Pengelolaan APBD yang cepat dinilai ideal jika diikuti pemerataan manfaat pembangunan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Dengan begitu, capaian statistik tidak hanya menjadi kebanggaan administratif, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat.